UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Home / MPR RI / UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Wakil Ketua MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR Jakarta Jazilul Fawaid mengatakan, MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Usulan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Sore ini, pimpinan MPR kita menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU tersebut,” Jazilul Fawaid (Jazilul Fawaid), Kamis (18/6) 2020) dalam diskusi virtual tentang “Undang-Undang Ideologi Pancasila” yang diselenggarakan oleh PP IPNU. -Jazilul mengatakan bahwa UU HIP merupakan isu yang sensitif, sehingga pembahasan harus hati-hati dan teliti, dan isinya harus hati-hati. Menurutnya, akan berbahaya jika proses sosialisasinya berdampak buruk kepada masyarakat, apalagi pada pandemi Covid-19 seperti sekarang.

“Kalau sosialisasinya kurang baik, seperti membuka kotak pandora. Dalam kata PBNU ini memutus hubungan yang sudah kuat, karena negara ini disebut negara perjanjian Darul mitsaq. Pancasila adalah kalimat bangsa, Menyatukan keragaman ras, suku, budaya dan agama. Dikenal juga sebagai aliansi besar mitsaqon gholidzo. Ia mengatakan itulah yang disebut nilai-nilai dasar karena tidak bisa diatribusikan pada hukum. Jazilul mengatakan untuk memperkuat gagasan Pancasila Itu tetap penting, tapi apakah melalui bentuk hukum atau melalui MPR untuk mengamandemen konstitusi dan memasukkan hal-hal teknis.

“Untuk alasan apa, ketika presiden dinobatkan, ketika presiden MPR dinobatkan, dia tidak memiliki loyalitas kepada Pancasra. Kata-kata. Ini tidak ditemukan di semua janji. Padahal di IPNU, PBNU, INA Pancasila (Pancasila) menyatakan kesetiaannya, ”ujarnya. -Untuk itu perlu dikaji bagaimana merumuskan rumusan yang tepat untuk memperkuat Pancasila. Ia mengaku tidak mudah mengajukan pertanyaan tersebut. Apalagi dalam proyek kali ini, berbagai kalangan telah menolaknya.

“Semua ormas Islam menolaknya. Pensiunan perwira TNI itu menolak karena paham sejarah, “kata Jazruer. Pidatonya baru berhenti. Apalagi di pandemi. Menunggu situasi kembali normal, kita bisa membaca situasi dan silaturahmi bisa terus berlanjut guna” perkuat Pancasila, Kalau mau bentuk bill of ideas yang disosialisasikan di masyarakat bisa lebih jelas. Selama ini belum jelas karena teksnya kurang jelas. Ia menjelaskan sampai masyarakat tidak jelas lagi. Bahkan, masyarakat sedang berkembang Ya, berbagai konflik telah terjadi, termasuk pertanyaan apakah komunis ingin bangkit kembali atau menjadi awam, hal ini sangat sesuai dengan keberadaan BPIP, namun jika akan dimasukan ke dalam undang-undang harus berhati-hati dalam membahasnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau ada kesalahpahaman sama saja dengan membongkar barang-barang yang rapi, yang terlalu merepotkan. Rasa takut itu beda, meski itu prinsip dasarnya, ”ujarnya. MPR, kata Jazilul, ada tugas lain. Perkuat pilar kebangsaan. Sebelum Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) lahir, ada Kelompok Kerja Kepresidenan Pengembangan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di bawah sistem presidensial. Bersama MPR, status UK-PIP ditingkatkan melalui keputusan presiden, dengan demikian BPIP lahir. “Sejak saat itu, beberapa kawan di Republik Demokratik Rakyat percaya bahwa BPIP ini tidak hanya harus menjadi ikatan presiden, tetapi juga undang-undang agar BPIP bisa memiliki kedudukan yang kuat. Ia mengatakan, jika hanya sesuai keputusan presiden, batas waktu kepresidenan ke depan akan dicabut. Jazirul menyebutkan bahwa Pancassila memiliki pasang surut dan penuh energi. Menghadapi komunisme, lahirlah Pancassila, MPR No. II / 1978, lahirlah “Pedoman Hidup dan Praktek Pancassila” (P4). Pada masa reformasi, Tap II dicabut sehingga tidak ada lagi. Ada P4 — Oleh karena itu, ketika RUU HIP disusun di dunia akademis, pihaknya mempertanyakan judul tersebut karena pada awalnya bukan tentang RUU HIP, melainkan tentang perkembangan ideologi Pancasila. Jenis seperti P4. Setelah rumusnya diubah, judulnya pun diganti dengan nama sekarang.Selain melenceng dari tujuan semula penguatan BPIP, filosofinya juga berubah, jadi bagi sebagian orang wajar saja menjelaskan hukum ateisme, anti tuhan dan sekuler karena itu Tidak disebutkan larangan komunikasi dalam pembukaan TAP MPRS.Dia berkata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288