Bamsoet meminta masyarakat tidak mempercayai hoax dalam muatan hukum Cipta Karya

Home / MPR RI / Bamsoet meminta masyarakat tidak mempercayai hoax dalam muatan hukum Cipta Karya

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, memuji prestasi Kabupaten Purbalingga di bawah kepemimpinan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi. Pertama, dalam hal pertanggungjawaban keuangan, pada tahun 2020 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas hasil audit dianugerahi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya. Kedua, dari segi ekonomi, gula organik hasil petani Probalinga berhasil masuk ke pasar Eropa dan baru-baru ini masuk ke pasar Yunani.

“Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Purbalingga sebesar 5,65%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,41%, bahkan melebihi laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,63%. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (PMI) Purbalingga juga terus berlanjut. Meningkat, dari 67,03 pada 2015 menjadi 68,99 pada 2019, ”kata Bamsoet dalam kunjungan hiburan dan temu tokoh masyarakat di Purbalingga, Rabu (20/7/20) anggota Fraksi DPR / MPR RI Anggota PKS Hayuning Pratiwi , Ketua DPRD Purbalingga Rofik Hananto, Ketua DPC PDI-P Bambang Irawan, Ketua DPD Golkar Purbalingga Sudono, Ketua DPD PKSYO Purbalingga Sudono, DPD PKS Purbingga Sudono, Ketua DPD PAN Hugo Waluyo, Ketua DPD Hanura Purbalinggato Bupati, Eddy Jasmanto Prestasi Triyono Budi Sasongko dan Sekretaris Jenderal MPR Maruf Kasyono hkan dari tahun 2000 hingga 2010 menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga bergerak ke arah yang benar. Namun, bukan berarti Pemkab Purbalingga di bawah Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Dyah Hayuning Pratiwi) bisa berpuas diri. Karena ke depan masih banyak peluang untuk meraih prestasi di bidang lain. Pada 2011-2031, kawasan industri Purbalingga dan Purbalingga akan meningkat dari sekitar 298 hektar menjadi sekitar 875,40 hektar. UU Cipta Karya memberikan kepastian hukum bagi investor (termasuk Purbalingga) yang ingin masuk ke Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja untuk memperoleh hak. Kata Bamsoet.

– Kepala Kemenhan FKPPI memastikan DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) menyetujui disetujuinya undang-undang penciptaan lapangan kerja yang seluruhnya bertujuan untuk mendorong masuknya investasi, membuka peningkatan jabatan, dan memajukan Indonesia Keterampilan tenaga kerja pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia. – “Di sana bermunculan berbagai propaganda, hoax, informasi palsu dan informasi palsu yang menghambat UU penciptaan lapangan kerja. Misalnya, ada masalah penghapusan upah minimum kabupaten / kota (UMK) dan minimum dinas kabupaten / kota. Gaji (UMS). Meski tidak seperti itu. Pasal 88 C UU Cipta Karya secara jelas mengatur bahwa gubernur berkewajiban menetapkan upah minimum di provinsi / UMP (ayat 1) dan dapat menetapkan UMK (ayat 2). Bamsoet Dikatakan bahwa putusan UMK harus lebih tinggi dari putusan UMP (ayat 5).

Wapres Kadin menegaskan bahwa santunan pengunduran diri masih menjadi prioritas dalam undang-undang ketenagakerjaan karena beban perusahaan yang berat, sehingga tidak taat Hanya 7% perusahaan yang mentaati peraturan tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja yang di-PHK, dan juga menekan investor yang ingin masuk ke Indonesia untuk menyesuaikan pesangon menjadi 25 kali lipat dari gaji mereka. Hal ini tidak menjadi beban bagi perusahaan, juga tidak membuat pekerja tidak puas, dapat memberikan win-win solution bagi pengusaha dan pekerja. Ke depan, perusahaan tidak dapat membayar pesangon karena berbagai alasan. Undang-undang penciptaan lapangan kerja, juga dalam bentuk perlindungan pengangguran / JKP Ada peraturan baru tentang perlindungan sosial (Pasal 18) Keberadaan JKP tidak menambah beban pekerja, karena ada untuk meningkatkan Bamsoet menjelaskan: “Meningkatkan dan meningkatkan keterampilan dan membuka akses informasi ketenagakerjaan kepada pekerja yang menghadapi PHK .

Wakil Presiden Pemuda Pancasila menjelaskan bahwa informasi lain menunjukkan:Situasi kerja yang terlalu kejam, tidak manusiawi dan menghilangkan hak untuk mengundurkan diri, ini juga tidak benar. Jam kerja yang diatur dalam Pasal 77 (2) Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan berkisar dari 5 hari kerja sampai 8 jam sehari dan 6 hari kerja sampai 7 jam sehari.

“UU Penciptaan Ketenagakerjaan juga memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya pemain digital. Oleh karena itu, Pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 77 ayat 2 tentang jam kerja tidak berlaku untuk Perindustrian atau jabatan Mengingat tren ketenagakerjaan saat itu, sesuai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, Revolusi Industri 4.0 membutuhkan jam kerja yang fleksibel. Peraturan ini justru membuat pekerja lebih nyaman dalam menggunakan jam kerja, tidak perlu menghabiskan waktu seharian. Kantor, tapi mereka bisa bekerja dari rumah dan dimana saja, “tutup Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288