Soal sanksi angka genap PSBB Polda Metro Jakarta: Kita koordinasi dulu dengan Dinas Perhubungan DKI

Home / Metropolitan / Soal sanksi angka genap PSBB Polda Metro Jakarta: Kita koordinasi dulu dengan Dinas Perhubungan DKI

Reporter Tribunnews.com melaporkan bahwa Theresia Felisiani

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan angka genap (gauge) selama masa transisi pembatasan sosial besar-besaran terhadap sepeda motor dan mobil (PSBB). — Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan No. 51 Tahun 2020) tentang PSBB selama masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif.

Pergub 51/2020, 18, ayat 2, Anies secara aneh menetapkan pembatasan kendaraan dan mengecualikan 11 jenis kendaraan, salah satunya adalah angkutan roda dua dan empat berbasis aplikasi atau ojek dan online taksi.

Baca: Anies Rilis Pergub Baru: Sistem Bilangan Ganjil Genap Juga Cocok Untuk Kendaraan Roda Dua

Bacaan: PSBB Jakarta Perluas, Anies Baswedan Terapkan Bilangan Genap-Sesuatu yang Aneh di Pasar: Setengah Fungsi — -Oleh karena itu, jika ada yang melanggar aturan, apa sanksi yang akan diberikan kepada polisi dengan aturan paritas selama masa transisi PSBB?

Dimbantas Polda Metro Jaya, nomo Kombes Sambodo Pur mengaku masih akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI. Jika Otoritas Transportasi DKI Jakarta telah menentukan segmen mana yang akan diterapkan untuk paritas, tiket dan peringatan lisan dan tertulis dapat dikeluarkan.

Memang selama ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum memiliki juknis yang menetapkan jalan untuk ruas dengan sistem genap.

“Jadi, perlu ditentukan ruas mana yang bilangan ganjil dan genap. Untuk melanggar peraturan lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus memasang rambu dan menentukan ruas mana yang cocok untuk sepeda motor dan mobil,” tambah Sambodo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288