Akumindo mengimbau Biro Ski Provinsi (SKI) meninjau kembali peraturan gubernur tentang penggunaan kantong plastik

Home / Metropolitan / Akumindo mengimbau Biro Ski Provinsi (SKI) meninjau kembali peraturan gubernur tentang penggunaan kantong plastik

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Akumindo) Indonesia, meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan tas belanja ramah lingkungan di India untuk pusat perbelanjaan besar, supermarket dan Pasar populer.

Pergub diharapkan mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Ikhsan mengatakan kondisi UMKM saat ini sedang mereda. “Berusaha keluar dari keterpurukan usai dihantam pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, jika regulasi itu diterapkan, tentunya usaha kecil menengah (UMKM) akan terpaksa mencari alternatif tas belanja lain yang belum tentu murah, yang nantinya Tingkatkan beban biaya mereka. “Dalam pandemi seperti itu, akan lebih berat lagi bagi usaha kecil dan menengah karena kita hanya ingin berdiri.

Baca: Mengenali bahaya kesehatan BPA dalam plastik dan kaleng

meskipun survei kami menunjukkan bahwa UKM akan memakan waktu. Setahun sebelum pandemi Covid-19 sudah sepenuhnya pulih ke kondisi normal, “kata Ikhsan dalam siaran persnya kepada Tribunnews.

Ia mengungkapkan Pergub Nomor 142/2019 melanggar UMKM No 20 yang intinya Hal tersebut memberikan banyak kemudahan bagi pengembangan UMKM, namun juga bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI selama ini. Gubernur DKI telah menyusun rencana pendampingan UMKM. Perlu diterapkan terlebih dahulu. Kalaupun perlu dilaksanakan, Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkannya terlebih dahulu. Penggantian. Harganya sama murahnya dan mudah ditemukan di mana saja. ”UMKM terutama yang ada di pasar tradisional masih perlu ditingkatkan, karena pendanaan UMKM masih sangat tinggi dalam konteks pandemi Covid-19. terbatas. Artinya dalam hal ini peserta UMKM memerlukan proses untuk mencapai Pergub ini. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta melalui “Biro Lingkungan Hidup” harus memberikan pendampingan tambahan dalam sosialisasi dan orientasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288