Anggota DPRD DKI mengkritik 3 SKPD pemerintah provinsi DKI di Jakarta

Home / Metropolitan / Anggota DPRD DKI mengkritik 3 SKPD pemerintah provinsi DKI di Jakarta

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Selama wabah virus korona yang melanda Jakarta, pemerintah provinsi DKI memotong 50% kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Tapi ada tiga unit kerja daerah (SKPD) yang selalu penuh.

Badan kepegawaian daerah lain (BKD), badan manajemen keuangan daerah (BPKD) dan tiga “badan komunikasi dan informasi” di antaranya.

Anggota komite DPRD DKI Agustus Hamonangan mengungkapkan hal ini.

Baca: Ketua: Mempromosikan perjanjian pemesanan normal skala besar baru

Menurutnya, tiga SKPD tidak secara langsung mempengaruhi pengelolaan pasien coronavirus.

Gubernur Anies Baswedan (Anies Baswedan) juga dikenal sebagai kebijakan yang lebih suka memotong gaji karyawan.

“” Saya mengetahui bahwa para pejabat merasa tidak enak karena ada berita bahwa Biro Personel Distrik (BKD), Badan Manajemen Keuangan Kabupaten (BPKD) dan Kantor Komunikasi dan Informasi akan menerima semua manfaat, bahkan jika pekerjaan mereka tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Kontak dan tidak ada risiko tinggi, “katanya. Ditulis, Rabu (26/5/2020) dia berkata:” Jangan meninggalkan kesan bahwa gubernur suka membayar tunjangan pendapatan. Dia menjelaskan, dia mengatakan bahwa Ani harus mengecualikan pemotongan tunjangan untuk karyawan atau pekerja lapangan. Selain pekerja kesehatan, itu juga dapat diberikan kepada Biro Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP Jakarta dan Transportasi. Mereka diketahui terus bekerja di ladang ketimbang di belakang meja. — Mereka yang berkeringat di ladang dianggap lebih cocok bekerja keras menerima tunjangan pajak untuk mengatasi epidemi ini.

Agustus Mengatakan bahwa Anies harus adil terhadap kebijakan dukungan pendapatan ini karena ini adalah masalah sensitif. Kebijakan tersebut harus adil agar tidak menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan di antara karyawan yang sama.

“Gubernur harus memahami bahwa tunjangan pendapatan adalah untuk karyawan Masalah yang penting dan sangat sensitif, oleh karena itu, Gubernur harus dapat bertindak adil, yaitu, memberikan subsidi pendapatan berdasarkan standar evaluasi kinerja yang terukur dan transparan, “katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288