BKD DKI: PNS diduga radikal dan terancam kebakaran

Home / Metropolitan / BKD DKI: PNS diduga radikal dan terancam kebakaran

Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-DKI Chaidir, kepala Biro Layanan Umum Daerah (BKD) Jakarta, mengatakan bahwa Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam oleh aktivisme. Pemberhentian .

PNS diberhentikan. Jika itu membuktikan bahwa orang yang bersangkutan telah dipahami secara radikal.

Dia mengungkapkan bahwa menurut surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar pejabat radikal, beberapa orang mengatakan bahwa mereka adalah pejabat di Jakarta. – “Apa yang kita dapat adalah seseorang), tetapi identitasnya adalah tempat SKPD berada, apa kode PIN-nya, kita tidak bisa melakukannya” (Kamis (27/2/2020) Chadil di Jakarta Balai Kota DKI mengatakan,

Baca: Najwa Shihab mempertanyakan bahwa ini adalah respons dari menteri daerah DKI terhadap banjir di Jakarta, dan hadirin tertawa

“Sanksi ditolak, Hak dan kewajiban pegawai negeri sipil diatur. PP 53, 2010. Salah satunya konsisten dengan Pancasila dan Republik Indonesia. Radikalisme mengacu pada pelanggaran peraturan pemerintah (PP) 53, pelanggaran disiplin pegawai negeri pada tahun 2010. — -Dalam PP ini, pegawai negeri harus mematuhi Republik Indonesia Serikat dan Pancasila.

Republik Demokratik Kongo terus memantau dan berkoordinasi dengan Kementerian Persatuan Nasional dan Politik Demokrasi (Kesbangpol) Jakarta untuk mencari tahu apakah pejabat yang relevan adalah pemerintah provinsi PNS DKI atau relokasi resmi.

Baca: Ketua DKD DPRD meminta pembekuan revitalisasi Anies Baswedan Taman Ismail Marzuki

Setelah Kesbangpol memperoleh informasi terperinci tentang statusnya, mekanisme selanjutnya akan didelegasikan ke BKD -Kemudian, Kesbangpol mengetahui statusnya dan baru saja memasuki mekanisme BKD, “kata Chaidel.

Surat dari Agence France dan Departemen Hak Asasi Manusia tentang pejabat DKI menderita serangan militan Informasi sebelumnya.

Baca: Sekretaris daerah menggunakan kondisi banjir di Jakarta untuk meminta masyarakat memberi kesempatan kepada Anies Baswedan- “Dalam surat itu, ratusan ASN di Indonesia dilaporkan diancam oleh aktivisme. Mereka diduga adalah Jakarta. Pemerintah provinsi bertanggung jawab. “” Ada lusinan di antaranya. Sekretaris DKI Saefullah mengatakan, Rabu (26 Februari 2020) di Walikota DKI, Jakarta: “Di DKI Jakarta, ada beberapa aktivisme.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288