PWI merekomendasikan bahwa audit UKW dan perusahaan berita harus diatur secara langsung oleh hukum

Home / Metropolitan / PWI merekomendasikan bahwa audit UKW dan perusahaan berita harus diatur secara langsung oleh hukum

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Asosiasi Jurnalis Indonesia (PWI) menolak peraturan pemerintah (PP) dalam Undang-Undang Hak Cipta Ketenagakerjaan Komprehensif yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. -Atal S Depari, Ketua Umum PWI Pusat, didampingi oleh Sekretaris Jenderal PWI Mirza Zulhadi, Tim Publisitas PWI Pusat Armada Sukardi, Kamsul Hasan dan Rita Sri Hastuti di Wina menekankan hal ini setelah diskusi terbatas berikut ini Rancangan undang-undang, yang terkait dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.

“Atal Depari mengatakan:” Kami menolak keberadaan Pasal 18 (4), yang mengesahkan peraturan pemerintah untuk mengelola pelanggaran Pasal 9 (2) dan Pasal 12 UU Pers Sanksi diatur. Kamis. (2/20/2020) .

Hukum pers tidak dapat membuka pintu belakang melalui otorisasi PP. Harap dicatat bahwa sanksi hanya tunduk pada versi Pasal 18, paragraf 3 saat ini. Namun, jika nilai nominal harus dinaikkan, PWI setuju.

Mengenai peningkatan sanksi yang ditentukan dalam Pasal 18 (1) dan Pasal 18 (2), sikap PWI disepakati. Bagi mereka yang menghalangi jurnalisme dan perusahaan berita yang melanggar Pasal 5, ayat 1, UU Jurnalisme, ini adalah bentuk yang sama di depan hukum.

Peningkatan sanksi harus mengingatkan komunitas atau pers itu sendiri. Sanksi pidana terhadap pers berasal dari 500 juta rupee, dan telah mencapai 2 miliar rupee.

Mengenai Pasal 18, paragraf 1, dengan referensi khusus untuk Pasal 4, paragraf 3, Atal meminta untuk mengubah narasinya. Status hukum artikel ini bukan hanya perusahaan berita, tetapi juga jurnalis.

“Setidaknya dalam uraian di atas, pers nasional adalah perusahaan berita dan / atau jurnalis,” kata Atal S Depari. -UKW dan verifikasi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288