DPRD memanggil BKD dan dinas kesehatan DKI untuk pembebasan staf medis

Home / Metropolitan / DPRD memanggil BKD dan dinas kesehatan DKI untuk pembebasan staf medis

Laporan dari reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM Jakarta-Wakil Ketua Komite E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra akan menindaklanjuti proposal untuk mengecualikan bantuan kesejahteraan pekerja kesehatan ASN.

Komite E akan memanggil Biro Personalia. Layanan Kesehatan Daerah (BKD) dan DKI.

Baca: Menteri Perhubungan: Surat edaran angkutan umum membingungkan masyarakat

“Kami akan memanggil Biro Layanan Umum Daerah (BKD) dan layanan kesehatan,” kata Angara kepada wartawan, Senin. (11/5/2020) .

Seperti kita ketahui, provinsi DKI berencana untuk mencapai total APBD 47,18 triliun rupiah pada tahun 2020, turun 47% dari persetujuan awal sebesar 87,9 triliun rupiah.

Artinya, pemerintah provinsi DKI harus menyesuaikan pengeluaran tahun ini dalam angka ini.

Penyesuaian yang dilakukan mencakup pengurangan pengeluaran karyawan dari Rp20,8 triliun menjadi Rp15,9 triliun.

Antara lain, dengan mengurangi tunjangan kinerja ASN sebesar 50%, hapus tr distribusi. Dengan mengurangi tunjangan dan gaji ke-13 dan ke-14, pajak dikurangi sebesar 50%, dan tunjangan peningkatan pendapatan Bapenda dihapuskan.

Menurut Angara, kesejahteraan staf medis tidak boleh berkurang. Berani mengambil risiko dan berjuang selama dua hingga tiga bulan untuk menghadapi berjangkitnya kasus-kasus coronavirus-baca: jumlah pasien yang sembuh virus Yogyakarta meningkat menjadi 2.481 orang, sebagian besar Jakarta-sehingga pemerintah harus melakukan ini untuk membantu mereka dan Keluarga mereka “tidak memangkas minat”. Dia mengatakan: “Mereka melayani warga dengan itikad baik. Sebagai gantinya, kami memastikan kebahagiaan keluarga mereka dengan memberi mereka manfaat tanpa potongan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288