Keputusan pemerintah kota Bekasi berbeda dari pusat, yang memungkinkan DPR untuk melaksanakan sholat Ied

Home / Metropolitan / Keputusan pemerintah kota Bekasi berbeda dari pusat, yang memungkinkan DPR untuk melaksanakan sholat Ied

Bangladesh TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Agama, menyerukan umat Islam untuk shalat Idul Fitri atau Idul Fitri di rumah untuk mencegah penyebaran coronavirus atau Covid -19.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti yang diumumkan Gubernur Anies Baswedan, juga meminta warganya untuk tidak mengadakan Idul Fitri di jemaah.

Baca: Mengapa penduduk berani ramai di pasar dan pusat perbelanjaan bahkan di hadapan korona? Ini adalah penjelasan ahli – tetapi ini berbeda dari kebijakan pemerintah kota Bekasi – wakil walikota Bekasi Tri Adhianto mengumumkan bahwa partainya masih mematuhi kesepakatan tentang hasil dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengadakan pertemuan bersama.

“Mematuhi perjanjian (otorisasi area jamaah Salat Id berwarna hijau, MUI, FKUB, DMI dan Forkopimda (forum komunikasi pemimpin daerah)”, Pak Tri mengumumkan pada konfirmasi, Rabu (20/5/2020) .– Sejauh ini, katanya, ada 40 desa Bekasi yang telah memasuki area hijau dan diizinkan untuk berdoa kepada jemaat.

“Hingga saat ini, ada 40 desa karena dinamika dapat meningkat, tergantung pada desa itu Status. Pasien atau warga yang terpajan korona virus, “katanya.

Dia menekankan bahwa pelaksanaan sholat jamaah akan terus mengikuti aturan toleransi kesehatan. Dia menekankan:” Kami terus mengikuti topeng wajib, penjaga jarak, KTP Periksa (Kewarganegaraan wajib dihilangkan di area hijau) untuk memprioritaskan perjanjian kesehatan. “

Untuk referensi, Pemerintah Pusat, melalui Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Fuhuka MD), menekankan bahwa larangan masjid dan lapangan Berdoalah bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288