Akumindo mengimbau pemerintah Persatuan Ski Provinsi (SKI) mengubah peraturan gubernur tentang penggunaan kantong plastik.

Home / Metropolitan / Akumindo mengimbau pemerintah Persatuan Ski Provinsi (SKI) mengubah peraturan gubernur tentang penggunaan kantong plastik.

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo), meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban menggunakan tas eco-shopping dalam berbelanja. Pusat perbelanjaan, supermarket, dan pasar populer.

Peraturan gubernur diharapkan mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Ikhsan mengatakan, setelah dilanda pandemi Covid-19, kondisi UMKM saat ini sedang berusaha keluar dari keterpurukan. — Ditambahkannya, jika regulasi tersebut diterapkan, tentunya pelaku usaha kecil menengah terpaksa mencari alternatif tas belanja lain yang belum tentu murah, yang akan menambah beban biaya. “Dalam pandemi seperti ini, akan menjadi beban yang lebih berat bagi perusahaan kecil dan menengah karena kita hanya berusaha untuk berdiri.

Baca: Mengenali Bahaya Kesehatan BPA pada Plastik dan Kaleng– –Bahkan menurut survei kami, usaha kecil dan menengah butuh waktu. Sebelum pandemi Covid-19, butuh satu tahun untuk bisa kembali normal sepenuhnya, ”kata Ixan dalam siaran persnya kepada Tribunnews.

Ia mengungkapkan Pergub Nomor 142/2019 bertentangan dengan otorisasi Undang-Undang Nomor 20 tentang UMKM yang pada dasarnya memberikan banyak kemudahan bagi pengembangan UMKM dan bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI selama ini. Gubernur DKI telah menyusun rencana untuk membantu UMKM. “Karena itu, (Pergub) perlu dievaluasi dan tidak perlu diaplikasikan dulu. Kalaupun perlu dilaksanakan, Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan pengganti (tas belanja) dulu. Produknya sama harga murahnya.” Bisa dilihat di mana-mana. Wakil Ketua Panitia Pembina DKI Jakarta Kadin Sarman Simanjorang mengatakan, akibat pandemi Covid-19, pendanaan UMKM masih sangat terbatas sehingga masih perlu pembenahan UMKM, terutama yang berada di pasar tradisional. Artinya dalam hal ini, peserta UMKM membutuhkan proses untuk melaksanakan Pergub ini. Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Lingkungan Hidup harus memberikan pendampingan lebih lanjut dalam sosialisasi dan pembinaan, ”ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288