Pemekaran Ancol disebut cacat hukum, Wakil Gubernur DKI: Peraturan Daerah RDTR dalam tahap revisi DPRD

Home / Metropolitan / Pemekaran Ancol disebut cacat hukum, Wakil Gubernur DKI: Peraturan Daerah RDTR dalam tahap revisi DPRD

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Banyak pihak menilai reklamasi lahan seluas 155 hektare di Kecamatan Ankor dan Kabupaten Dufan secara hukum cacat karena tidak memasukkan peraturan daerah tentang detail tata ruang (RDTR). (Perda)

Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan DPRD DKI saat ini sedang mengkaji peraturan daerah untuk perluasan kawasan Anko seluas 155 hektare.

Memang, seperti kita ketahui bersama, Perda n ° 1/2014 RDTR tidak memasukkan perluasan 155 hektar di Ancol, terutama di sisi timur Ancol. Riza mengatakan kepada wartawan pada Senin, 20 Juli 2020: “Itu akan diproses langsung di DPRD. Prinsipnya, kami akan meninjau peraturan daerah tentang reklamasi East Anker.” Baca: Anies Baswedan resmi pengamanan Reklamasi Cole dan Dufan-politikus asal Gerindra itu kembali menegaskan, sejak 2009, kawasan Ancol telah dimekarkan menyusul rencana penanganan banjir. DKI memiliki 13 sungai dan 5 waduk. Lumpur hasil kerukan dibuang di Teluk Jakarta untuk perluasan wilayah Encore. -Pada saat yang sama, Keputusan Gubernur Nomor 237/2020 tentang perluasan 155 hektar Encore dianggap sebagai pintu masuk bagi Pemprov DKI untuk menyempurnakan peraturan daerah. – “Oleh karena itu lokasi sudah diputuskan sejak tahun 2009. Di Kota Dong Anker, saat ini ada stockpile seluas 20 hektar. Ini (Kepgub 237/2020) merupakan pintu masuk kami untuk memperbaiki RDTR dan Perdanya”, lanjutnya. Ia menyimpulkan: “Ia juga menyebut adanya SK Gubernur sebagai pintu masuk penelitian AMDAL, pengendalian banjir, kawasan infrastruktur, dan penelitian lingkungan lainnya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288