PWI Mappilu ingin polisi menindak tegas mereka yang melanggar perjanjian kesehatan Pilkada 2020

Home / Metropolitan / PWI Mappilu ingin polisi menindak tegas mereka yang melanggar perjanjian kesehatan Pilkada 2020

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Asosiasi Pemantau Pemilu dan Kantor Berita (Mappilu) PWI mengunjungi berbagai partai politik untuk menggali pandangan atau pemikiran dari data terkait pro dan kontra penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember. “Roadshow” tersebut dipersiapkan untuk mempersiapkan diskusi yang diusung oleh Konferensi Serempak Pilkada 2020. Sejak pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat bertekad digelar, banyak pihak yang meminta ditunda. Imam Sugianto, gelar magister digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (22/9/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Imam Sugianto menyampaikan bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia akan mengambil tindakan tegas untuk melaksanakan aturan penyakit menular berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 6 / tentang Kesehatan dan Karantina. UU No. 2018.

“Begitu terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan dihukum sesuai dengan peraturan, tidak hanya masyarakat, tetapi juga mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga, pimpinan atau“ informan ”.” Jika perlu, Polri akan secara jelas menunjukkan dalam pengumumannya . Dibubarkan, “kata Imam Sugianto.

Imam Sugianto menambahkan, polisi tidak akan mengeluarkan izin kerumunan calon pada Pilkada yang digelar bersamaan di tahun 2020. Asisten Presiden SBY, dia Ia juga Wakil Kapolres DIY dan Kalbar. Ia menambahkan, Polri senantiasa berkoordinasi dengan Komite Pemilihan Umum (KPU) Bawasluo termasuk pemerintah kabupaten. H Memastikan secara sehat, jujur ​​dan adil Pilkada diadakan pada waktu yang sama, jelasnya. ”Pada saat yang sama, Presiden PWI Mappilu Soeprapto Sastro Atmojo mengatakan, partainya menegaskan dua prinsip penyelenggaraan pilkada saat wabah Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288