DPRD DKI: Raperda tentang tata ruang akan dibahas dengan dua Raperdas 1/2014 serupa

Home / Metropolitan / DPRD DKI: Raperda tentang tata ruang akan dibahas dengan dua Raperdas 1/2014 serupa

Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengatur Daerah (Bapemperda) DPKI DKI Jakarta telah menyiapkan agenda pembahasan perda terkait tata guna lahan dan zonasi. Setidaknya tiga (3) Raperda akan segera diikutsertakan dalam pembahasan.

Termasuk Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan Raperda Perubahan Perda. 1/2014 Mengenai detail rencana pembangunan tata ruang dan peraturan zonasi (RDTR dan zonasi).

“Ketiga Raperda itu saling tergantung dan kita coba bahas pada saat yang bersamaan,” kata Wakil Presiden Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi kepada wartawan, Senin. Mengatakan. (20/7/2020). — Dua Pertiga Raperda Terima Surat Gubernur ke DPRD untuk Memulai Pembahasan. — Baca: Gubernur Anies: Penggunaan Tempat Tidur Covid-19 Melonjak 11% -Raperda tentang wilayah pesisir dan rencana zonasi Île-pulau Kecil, serta Raperda No. 1 2014 tentang RDTR dan zonasi.

Proses penyusunan Raperda RTRW 2030 berada di Bappeda DKI Jakarta. .

Dia menyimpulkan: “Ketiga Raperda pada dasarnya adalah tata ruang kota Jakarta, yang mencerminkan visi masa depan. Kota ini membahagiakan warganya.” – Seperti diketahui, Anne Basway DKI Jakarta Gubernur Dan (Jakarta Anies Baswedan) keluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 237/2020, yang menyangkut perluasan kawasan Dufan dan Anker seluas 155 hektare.

Baca: Izin Ancol Tak Melanggar Janji Kampanye, Anies: Proses Pembangunan Tidak Akan Kerusakan pada nelayan-Namun, sebagian dari keputusan gubernur tersebut, tidak disebutkan Perda No. 1/2014 tentang perencanaan dan perencanaan tata guna lahan. Zonasi .

Karena PP No 1 Tahun 2014 hanya mencakup perluasan di sisi barat Pantai Ancor. Pada saat yang sama, perluasan wilayah Anker Timur tidak diatur.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan perda menjadi payung hukum yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Proyek reklamasi Ancol seluas 155 hektar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288