Pemprov DKI Jakarta menuntut penerapan PSBB yang kuat, termasuk sanksi

Home / Metropolitan / Pemprov DKI Jakarta menuntut penerapan PSBB yang kuat, termasuk sanksi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan akan menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di awal pandemi. Memberi sanksi kepada pelanggar.

“Pemerintah harus berhati-hati dan tegas saat memberlakukan kembali PSBB. Ini termasuk sanksi terhadap pelanggar,” kata Mullianto saat dihubungi Tribunnews, Kamis (9/10/2020). . Muryanto mengenang, pada awal pandemi, Pemprov DKI harus mengevaluasi pengalaman implementasi PSBB secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan. Dia berkata. Pada tanggal 19, jumlah ini terus meningkat.

Baca: PSBB Jakarta Mulai 14 September, Presiden Jokowi akan kembali hadir dalam pertemuan virtual tersebut

Selain itu, Mulanyanto menegaskan bahwa kita harus menyadari pentingnya aspek kesehatan dan ekonomi terlebih dahulu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI mengimbau agar pemerintah tidak memburu perekonomian kerakyatan, sedangkan keselamatan rakyat diabaikan.

“Sangat penting untuk menjaga dan mengelola keseimbangan, ia menyimpulkan:” Kedua aspek utama ini dicapai melalui berbagai intervensi dan insentif pemerintah. Tingkat pertumbuhan kasus positif Covid-19 bisa melambat. Melihat peningkatan kasus aktif di ibu kota-setelah pertemuan dengan pimpinan Forum Komunikasi Daerah DKI (Fukopimda) diputuskan untuk membatalkan rem darurat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288