Aturan ganjil untuk mobil pribadi pada transisi PSBB di Jakarta dinilai sudah tidak perlu

Home / Metropolitan / Aturan ganjil untuk mobil pribadi pada transisi PSBB di Jakarta dinilai sudah tidak perlu

TRIBUNNEWS.COM-Analis kebijakan transportasi dan ketua FACT Indonesia Azas Tigor Nainggolan mengkritik rencana politik paritas mobil selama pembatasan sosial transisi besar-besaran (PSBB) di Jakarta.

Kita tahu bahwa kebijakan paritas bahkan dirancang tidak hanya untuk mobil, tapi juga sepeda motor.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 yang ditandatangani bersama Anies pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif. Tahapannya konsisten. Di zona kendali lalu lintas, peralihan dari mobil pribadi berupa sepeda motor dan mobil dilakukan dengan prinsip keseimbangan, ”baca Pasal 17 Peraturan Gubernur.

Tigor mengatakan bahwa terdapat gap antara kebijakan peer-to-peer dan tujuan transisi PSBB.

“Kebijakannya aneh bahkan mencoba untuk mengontrol penggunaan kendaraan pribadi, sehingga masyarakat mulai menggunakan angkutan umum dan mengu” untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas di jalan raya. “

” Pada saat yang sama, Skala Kebijakan Pembatasan Sosial Transisi (PSBB) bertujuan untuk mengontrol atau mengatur penyebaran Covid 19 agar masyarakat dapat menjalani hidup yang sehat dan produktif, “”, tulis Tigor, Senin. Pernyataan tersebut kepada Tribunnews. (8 Juni 2020) .

Baca: Perubahan aneh kebijakan DKI saat pandemi Covid-19 kini berlaku untuk mobil dan motor

Transportasi Masa Transisi PSBB Kapasitas pelayanan atau angkutan umum massal juga sudah diatur, dikurangi hingga 50%. “Jika sistem paritas diterapkan pada mobil pribadi pada masa transisi PSBB, masyarakat akan diimbau untuk tidak menggunakan mobil pribadi atau sepeda motor,” kata Tigor. Tigor juga meragukan 50% kapasitas angkutan umum yang dibutuhkan oleh kebijakan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288