Pengendalian transportasi DKI Jakarta masih sesuai dengan Permenhub 41 tahun 2020

Home / Metropolitan / Pengendalian transportasi DKI Jakarta masih sesuai dengan Permenhub 41 tahun 2020

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, sebagai bagian dari penguatan Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan Pembatasan Sosial Masif (PSBB) DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020) tentang penerapan PSBB, Kementerian Perhubungan Memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian transportasi yang diadopsi selalu sesuai dengan Permenhub No. 41 dan peraturan turunannya tahun 2020- Pemberitahuan Menteri Perhubungan tentang pelaksanaan pedoman dan arahan teknis angkutan selama pengangkutan disesuaikan dengan periode bea cukai baru di bidang angkutan darat, laut, udara dan kereta api. Dirilis 8 Juni 2020 – Baca: PSBB Diterapkan Lagi, MRT Jakarta Metro Lambat Pangkas Jam Kerja

Baca: PSBB, Transjakarta Berhenti Operasikan Layanan Bus Wisata

Baca: Anies Pilih PSBB, Ridwan Kamil menerapkan PSBM untuk Bogor, Debord dan Bekasi, apa bedanya?

“Berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Republik Demokratik yang berlangsung selama beberapa hari, pengawasan transportasi selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan 41/2020 dan juru bicaranya Adita Irrawati Irawati) menyatakan pada Sabtu (12 September 2020): “Regulasi produk turunannya yaitu Surat Edaran Menteri Perhubungan yang dikeluarkan pada 8 Juni 2020. Tidak mengajukan SIKM (Izin Masuk) pada PSBB sebelum masa transisi.

Persyaratan penumpang antarkota selalu mengacu pada surat edaran kelompok kerja 92020 (hasil non reaktif) yang memerlukan uji cepat atau uji PCR (hasil negatif) akan tetap berlaku. Adidas mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan operator transportasi untuk terus melaksanakan perjanjian kesehatan, dan melakukannya di bawah pengawasan ketat mulai dari area keberangkatan hingga kedatangan selama perjalanan. -Operator sarana dan prasarana harus menjamin semua kesepakatan yang tertuang dalam surat edaran: Menteri Perhubungan n ° 11 (angkutan darat), n ° 12 (angkutan laut), n ° 13 (angkutan udara) dan n ° 14 (angkutan kereta api) Menurut peraturan … Penumpang dan petugas harus memakai masker dan menjaga jarak. Selama periode ini, operator harus memastikan bahwa kapasitas maksimal penumpang dibatasi, menyediakan tempat cuci tangan / hand sanitizer, dan rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kawasan angkutan umum. << Menurut keterangan Gubernur DKI Jakarta, batasan jam kerja dan batasan kapasitas penumpang maksimal tidak melebihi 50% masih berlaku untuk moda angkutan umum perkotaan seperti Trans Jakarta, MRT, LRT, KRL Jabodetabek, taksi dan Angkor. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 11 dan Nomor 14 tahun 2020. Sementara itu, ketentuan tentang angkutan antar kota di semua sektor (udara, laut, darat dan kereta api) tetap sama, no. Tidak ada yang berubah, ”jelas Adita. Selama periode ini, kecuali satu tempat tinggal, kebijakan dual pair untuk mobil pribadi dibatalkan, tapi batas kapasitas (2 orang per baris) dibatalkan. Kali ini, untuk sepeda motor, perorangan Dan ojek (termasuk yang berbasis aplikasi) diizinkan untuk mengangkut penumpang dan mengikuti prosedur kesehatan yang ketat. --- Mengikuti disiplin ini, kami akan melindungi diri kami sendiri dan penumpang lain dalam sarana dan prasarana transportasi, yang pada gilirannya Akan membantu memutus rantai penyebaran Covid 19, ”kata Adita. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288