Azis Syamsuddin mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember bisa berhasil, dan dukungan masyarakat harus didapatkan.

Home / Metropolitan / Azis Syamsuddin mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember bisa berhasil, dan dukungan masyarakat harus didapatkan.

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Aziz Syamsuddin, mengatakan perlu waktu lima tahun bagi pensiunan tentara dan polisi untuk memasuki arena politik.

“Kami akan berusaha keras untuk menetapkan aturan, seperti menunggu lima tahun. Bagi anggota TNI / Polri dan ASN setelah pensiun baru ditutup. Pendaftaran sebagai anggota atau calon politik” harus diatur secara adil, dan tentunya Hindari benturan kepentingan yang mungkin terjadi selama mereka sedang menjabat, ”kata Aziz Syamsuddin saat melakukan kunjungan masyarakat. Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (23/9/2020).

Ia menambahkan Dikatakan bahwa hal ini penting untuk menjaga netralitas ASN dan TNI / Polri dalam menjalankan amanah.Sebagai PNS. -Kunjungan Pimpinan PWI Mappilu dipimpin oleh Sekjen PWI Pusat yang merupakan Dewan Pembina Sekjen PWI Mappilu Mirza Zulhadi Ketua, didampingi Suprapto Sastro Atmojo, Ketua PWI Mappilu. Mappilu Nurcho lis Basyari, Bendahara Mappilu Dar Edi Yoga, Kantor Pengawasan dan Pengawasan Mappilu Suradi dan Humas Lembaga Amal PWI Pusat Charles Loho.

Azis melanjutkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan bersamaan pada bulan Desember berhasil dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020. Perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari media dan masyarakat yang turut memantau pemilihan tersebut. Ia menyambut baik kedatangan PWI Mappilu, dan ia berharap dapat ikut serta dalam waktu yang sama tahun ini. Pengamatan proses pelaksanaan Pilkada Dia berkata: “Dalam persiapan. Menurut Aziz, keputusan untuk melaksanakan pilkada serentak masih menunggu, karena dari berbagai pertimbangan belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, dan sekitar 60% kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya. – “Saat ini belum ada kesimpulan pasti kapan pandemi ini akan berakhir, jadi meski pandemi ditunda belum ada kepastian. Ini sangat berhasil karena para pejabat sementara tidak dapat membuat keputusan besar dan tidak dapat membuat rencana untuk memajukan daerah tersebut. Ini tidak akan melanggar perjanjian kesehatan dan kebijakan uang. Ini merugikan pemilu.

“Kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat pengetatan tata cara sanitasi dan mendorong calon mengundang prangko dan pendukung untuk mematuhi tata cara sanitasi. Tentu, kata dia, Mapipilu mengajak untuk memantau wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan pemilu, termasuk Kebijakan moneter. Ini adalah ide cerdas untuk wakil presiden Republik Demokratik Rakyat dan kaum muda Partai Gorka. Republik Demokratik Rakyat dan pemerintah harus membuat persyaratan dalam bentuk aturan hukum agar klaim ini tidak dapat dipertahankan. Nurcholis mengatakan, Tidak hanya berpidato, ia juga merupakan alumnus FISIP UI program studi pascasarjana bidang komunikasi politik. – Terkait rencana penerbitan peraturan KPU untuk melarang kampanye pemilu berskala besar dan menggantinya dengan kelulusan, menurut Nurcholis, pengiriman online dan pulang membutuhkan pengawasan yang ketat, Khusus untuk kegiatan door-to-door.

“Jaringan PWI Mappilu meliputi provinsi dan daerah. Ia mengatakan / Kota siap mengawasi agar kampanye door-to-door membuahkan hasil, namun nyatanya tidak ada kebijakan moneter. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288